Demokrasi Pancasila adalah sebuah konsep dimana negara dan pemerintah berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep ini lahir dan berkembang seiring berjalannya sejarah Indonesia, dan memiliki peran penting dalam perjalanan politik negara. Namun, pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, praktik-praktik budaya demokrasi Pancasila mengalami penyimpangan. Artikel ini akan mendiskusikan beberapa faktor yang menyebabkan penyimpangan tersebut.
Kekuatan yang Tidak Seimbang
Umumnya, demokrasi mengutamakan keseimbangan kekuatan dalam struktur politik negara. Namun, dalam kasus Orde Baru, demokrasi Pancasila dikendalikan oleh satu kekuatan dominan, yaitu kekuatan pemerintah pusat yang dipegang oleh Soeharto. Ini menghasilkan keadaan politik yang sangat sentralistik dan otoriter, terlepas dari konsep awal demokrasi Pancasila yang lebih berfokus pada nilai-nilai demokrasi dan partisipasi rakyat.
Pembatasan partisipasi politik
Pada era Orde Baru, partisipasi publik dalam arena politik dikurangi secara dramatis. Pemerintah mengendalikan dan memonopoli kegiatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan, membuat partisipasi politik nyata masyarakat terbatas. Ini bertentangan dengan esensi demokrasi Pancasila yang menekankan penghormatan terhadap hak warganegara dalam berpartisipasi dalam urusan-urusan negara.
Penekanan terhadap kebebasan berbicara dan berpendapat
Pada masa Orde Baru, terjadi penekanan terhadap kebebasan berbicara dan berpendapat. Banyak pakar dan aktivis yang berpendapat berbeda dengan pemerintah ditangkap, dibungkam, dan bahkan disiksa. Keadaan ini jauh dari ideologi demokrasi Pancasila yang fundamental menjunjung tinggi kebebasan berbicara dan berpendapat serta menghargai hak asasi manusia dengan sepenuhnya.
Kesimpulan
Penyimpangan praktik budaya demokrasi Pancasila di era Orde Baru disebabkan oleh beberapa faktor, terutama penyelewengan peran negara dan pemerintah serta penindasan hak asasi rakyat. Masa ini menjadi pembelajaran penting bagi Indonesia untuk kembali ke esensi demokrasi Pancasila yang ingin diadopsi dan dipraktikkan, yaitu demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat, menjunjung nilai-nilai pluralisme, dan menghormati hak asasi manusia.
