Selama periode Orde Baru di Indonesia (1966-1998), budaya demokrasi Pancasila mengalami banyak penyimpangan. Budaya demokrasi Pancasila merupakan filosofi yang dianggap sebagai dasar dari demokrasi di Indonesia. Dengan landasan pada Pancasila, demokrasi diharapkan dapat dijalankan dengan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, dalam praktiknya pada masa Orde Baru, budaya demokrasi Pancasila mengalami berbagai penyimpangan. Penyimpangan ini diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain:
Penyalahgunaan Wewenang
Selama Orde Baru, pemerintahan berada di bawah kendali tunggal Presiden Soeharto. Ia memiliki kuasa absolut dan seringkali menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pemerintah juga melakukan pembatasan dan kontrol terhadap kebebasan berbicara dan berpendapat. Hal ini telah meniadakan Check and Balance dalam sistem demokrasi, yang menjadi prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar.
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
Selama periode ini, terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia, banyak warga negara yang tidak mendapatkan hak-haknya dan bahkan menjadi korban kekerasan negara. Penegakan HAM yang rendah ini diakibatkan oleh praktek pemerintahan yang otoriter dan represif yang tidak menghargai hak individu.
Ketimpangan Ekonomi
Dalam sistem ekonomi pada masa orde baru, terjadi ketimpangan yang besar antara kelompok ekonomi atas dan bawah. Pemerintah cenderung memihak kepada kelompok tertentu dengan memberikan berbagai fasilitas dan proteksi, sehingga terjadi kesenjangan ekonomi yang besar. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang menghendaki adanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Manipulasi Politik
Pada masa Orde Baru, manipulasi politik seringkali menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan. Partai politik dijadikan alat oleh kekuasaan dan kedaulatan rakyat seringkali diabaikan. Pemilu yang seharusnya menjadi wadah bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hanya menjadi ritual belaka tanpa makna yang sebenarnya.
Penyimpangan-penyimpangan inilah yang menjadi penyebab utama kenapa budaya demokrasi Pancasila mengalami penyimpangan pada masa Orde Baru. Pada akhirnya, kondisi ini berdampak kepada masyarakat di berbagai aspek kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
