Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dibentuk berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa yang diabadikan dalam lima sila. Ideologi ini berfungsi sebagai titik temu semua pihak dalam negara, menjembatani perbedaan dan menyatukan Indonesia dalam satu tujuan bersama.
Dalam konteks yang dianggap oleh beberapa pihak mencerminkan nilai-nilai liberal, Pancasila berdua bisa menimbulkan tantangan bagi stabilitas pemerintahan. Tetapi, penting dicatat bahwa Pancasila bukanlah ideologi yang “mengadopsi” liberalisme secara total.
Untuk mendiskusikan contoh di mana Pancasila telah diarahkan untuk memfasilitasi ideologi liberal dan telah menjadi tantangan bagi stabilitas pemerintah, kita bisa mempertimbangkan peristiwa politik Indonesia pada era reformasi pasca-Orde Baru.
Pasca jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, yang juga membuka jalan bagi liberalisasi politik di Indonesia, stabilitas pemerintahan menjadi tantangan besar. Salah satu tantangan ini, yang dimungkinkan oleh semangat liberalisasi, adalah beragamnya populisme politik.
Dalam periode ini, beragam partai politik berakar pada ide lokal, agama, dan etnis bermunculan dan berjuang untuk kursi di parlemen. Ekspresi Pancasila sebagai titik temu beragam ideologi ini menjadi tantangan dalam menjaga unitas dan stabilitas pemerintahan.
Namun, perlu diingat bahwa tantangan ini bukan semata disebabkan karena “liberalisme” Pancasila, tetapi lebih kepada bagaimana pelaksanaan Pancasila di lapangan. Itulah pentingnya penjabaran dan penghayatan Pancasila yang baik dan benar oleh semua elemen bangsa.
Dikatakan bahwa Pancasila dapat menyatukan, tetapi perbedaan interpretasi dan pengaplikasian dalam konteks yang demokratis dan plural mungkin membuat titik temu ini menjadi tantangan untuk kohesi dan stabilitas.
Untuk menggarisbawahi, diskusi tentang Pancasila, liberalisme, dan stabilitas pemerintahan tidak bisa disederhanakan menjadi hubungan sebab-akibat langsung. Tetapi memerlukan pemahaman yang meluas dan mendalam tentang sejarah politik Indonesia, nilai-nilai luhur yang diabadikan dalam Pancasila, dan bagaimana hal tersebut dipraktikkan di tengah dinamika politik yang luas dan berubah-ubah.
