UUD 1945 adalah dasar hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. UU ini menjadi landasan yang mengatur segala prinsip hukum dan statistik, termasuk hak dan kewajiban warga negara. Ada banyak pasal dalam UU ini yang secara eksplisit membahas tentang hak dan kewajiban warga negara.
Pasal yang mengatur hak dan kewajiban warga negara antara lain adalah Pasal 27 sampai Pasal 34 (seperti dinyatakan dalam Amandemen Keempat UUD 1945). Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang hak dan kewajiban dasar yang dimiliki setiap warga negara, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas pendidikan, dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Namun, pertanyaannya adalah, pasal mana yang tidak mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara? Contohnya adalah Pasal 1A UUD 1945 yang menyebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal ini tidak secara langsung mengatur hak atau kewajiban warga negara. Ini adalah pernyataan umum tentang prinsip hukum yang mendasari negara.
Pasal lainnya yang tidak mengatur hak dan kewajiban warga negara adalah Pasal 11 UUD 1945 yang menegaskan, “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, menyatakan perang, membuat perdamaian, dan membuat perjanjian dengan negara lain.” Pasal ini lebih fokus pada peran dan kewenangan presiden dibandingkan peran dan hak warga negara.
Ada pendapat lain bahwa semua pasal dalam UUD 1945 sebenarnya berkaitan – langsung atau tidak – dengan hak dan kewajiban warga negara. Walaupun beberapa pasal tidak secara eksplisit membicarakan hak dan kewajiban, mereka masih relevan karena menciptakan kerangka kerja hukum dan politik di mana hak dan kewajiban warga negara dapat dilaksanakan dan dilindungi.
Itulah beberapa contoh pasal dalam UUD 1945 yang tidak secara langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara. Namun, dalam konteks yang lebih luas dan komprehensif, semua pasal dan ketentuan dalam UUD 1945 dimaksudkan untuk memastikan otonomi, kesejahteraan, dan perlindungan bagi semua warga negara di bawah payung negara hukum.
