Sebagai pelaksana pemerintahan negara, pegawai negeri sipil (PNS) memiliki serangkaian aturan dan etika kerja yang ketat. Salah satu aturan yang cukup unik adalah berkaitan dengan kehidupan pernikahan mereka. Menurut peraturan ini, PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
Ketentuan ini tertuang jelas dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Secara khusus, aturan ini ditegaskan dalam Pasal 61 ayat (2) dimana dipaparkan dengan jelas tentang pelarangan bagi PNS untuk mempunyai istri lebih dari satu, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
Konteks Hukum
Dalam konteks hukum, izin untuk berpolygami bagi PNS ini bukanlah suatu pengecualian, namun merupakan perwujudan dari upaya negara untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjaga nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Seiring dengan semakin berkembangnya peradaban dan kesadaran hukum masyarakat, maka peraturan mengenai pernikahan poligami bagi PNS ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mencegah maraknya praktek poligami sirri yang tentunya berdampak negatif bagi keharmonisan rumah tangga dan masyarakat umumnya.
Mekanisme Permohonan Izin
Menurut peraturan, mekanisme untuk memperoleh izin ini cukup panjang dan melibatkan beberapa lapisan pejabat. Seorang PNS yang menjalankan rencana menikah lebih dari satu haruslah membuat permohonan tertulis yang dilampiri dengan alasan atau pertimbangan yang mendasari permohonan tersebut.
Permohonan ini akan diajukan kepada yang berwenang melalui atasan yang bersangkutan. Pejabat yang berwenang tersebut kemudian akan melakukan evaluasi terhadap permohonan tersebut. Pada titik ini, pejabat berwenang tidak hanya menilai dari sudut pandang administratif, tetapi juga menimbang aspek-aspek keadilan dan moral.
Kesimpulan
Banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa pernikahan poligami bagi PNS memiliki regulasi yang jelas dan ketat. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah praktik poligami sirri serta menjaga kemurnian dan keharmonisan rumah tangga dan masyarakat secara umum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagai bagian dari aparatur sipil negara, setiap PNS harus selalu mengedepankan kepatuhan pada peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal ini adalah peraturan tentang pernikahan poligami bagi PNS pria.
