Dalam analisis perjalanan sejarah, kita akan menemui bahwa banyak kebijakan ekonomi pemerintah yang sebenarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat malah berakhir dengan membawa dampak negatif bagi rakyat pribumi. Dua sistem tersebut adalah sistem tanam paksa dan sistem usaha swasta.
Sistem Tanam Paksa
Sistem tanam paksa, diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Masyarakat pribumi dipaksa untuk menanam komoditas tertentu seperti tebu, kopi, tembakau, dan lainnya yang kemudian dijual ke pasaran internasional. Sistem ini merupakan bagian dari politik ekonomi liberal yang menjadi landasan penguasa Belanda.
Dampak negatif sistem ini sangat dirasakan oleh rakyat pribumi. Pertama, sistem ini membatasi hak masyarakat untuk mengolah tanah sebagai sumber mata pencaharian mereka sendiri. Kedua, sempitnya lahan yang tersedia untuk menanam pangan juga memicu kelangkaan dan kelaparan. Ketiga, harga jual hasil bumi yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial sangat rendah jika dibandingkan dengan harga pasar.
Lantas, apa yang menjadi sebabnya? Karena praktek eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah kolonial untuk memperkaya kas negara dan penguasa kolonial itu sendiri tanpa memperhatikan kepentingan rakyat pribumi.
Sistem Usaha Swasta
Pada era modern, sistem usaha swasta juga mempunyai dampak negatif bagi rakyat pribumi. Meski dianggap sebagai motor penggerak ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan, sistem usaha swasta membawa sejumlah masalah yang harus diperhatikan.
Pertama, sering kali, penanaman modal oleh perusahaan swasta dilakukan tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat pribumi. Hal ini kerap dijumpai dalam bentuk petaka lingkungan seperti kerusakan habitat, pencemaran, dan lain-lain. Kedua, seringkali perusahaan swasta memberikan upah rendah serta tekanan kerja tinggi pada pekerja, terutama pekerja pribumi, yang berimpak pada penurunan standar hidup dan kesejahteraan mereka.
Konklusinya adalah, baik sistem tanam paksa atau usaha swasta, keduanya dapat membawa dampak negatif bagi rakyat pribumi. Bijaksana dalam menetapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat pribumi menjadi kunci agar dampak negatif ini bisa diminimalisir.
