Pemerintah atau negara memegang peranan yang sangat penting dalam melindungi dan menjaga kehidupan masyarakatnya, namun pada praktiknya, tidak jarang pemerintah juga melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Tindakan atau perbuatan tersebut biasanya dikatakan melawan hukum atau dalam bahasa hukum Belanda disebut “onwetmatig”.
Konsep Onwetmatig
“Onwetmatig” dapat diterjemahkan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks negara atau pemerintah, sesuatu dikatakan “onwetmatig” jika dalam proses pembuatan atau pelaksanaan suatu kebijakan, negara atau pemerintah tidak memenuhi kriteria kebijakan yang seharusnya, misalnya melanggar hak asasi warga negara, bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku, atau melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan oleh konstitusi negara tersebut.
Contoh Kasus Onwetmatig
Salah satu contoh konkrit dari konsep ini adalah pembangunan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Dalam proyek ini, banyak pihak merasa dirugikan atas kebijakan pemerintah, misalnya nelayan yang kehilangan sumber mata pencaharian mereka atau masyarakat pesisir yang terdampak langsung dari kerusakan lingkungan.
Pembangunan proyek tersebut ditempuh melalui regulasi-regulasi tertentu yang banyak disinyalir bertentangan dengan hukum lingkungan dan hak asasi manusia. Sehingga, banyak pihak yang akhirnya menilai bahwa kebijakan pemerintah dalam hal ini dapat dikatakan “onwetmatig”.
Kritik dan Evaluasi
Pada konteks seperti ini, perlunya kritik dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah menjadi sangat penting. Pihak masyarakat harus aktif untuk melawan dan menyalakan suara mereka saat merasa ada kebijakan pemerintah yang merugikan. Hal ini diperlukan untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak warga negara yang seharusnya dijamin oleh pemerintah.
Pemerintah juga harus aktif untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan dampak dari kebijakan yang mereka buat, agar benar-benar menghasilkan kebijakan yang tidak merugikan masyarakat dan patuh terhadap hukum yang berlaku.
Jadi, jawabannya apa? Ada banyak contoh kasus di mana pemerintah dianggap melakukan tindakan “onwetmatig”. Untuk menghindari hal ini, edukasi hukum, partisipasi masyarakat, serta kritik dan evaluasi menjadi faktor penting untuk diperhatikan.
