Pemerintahan Kabinet Natsir (1950-1951) adalah pemerintahan Indonesia pertama di era demokrasi liberal. Namun, pemerintahan ini jatuh hanya setelah satu tahun berkuasa akibat mosi tidak percaya yang diajukan oleh anggota parlemen bernama Wongsonegoro dan Hadikusumo. Faktor-faktor penyebab munculnya mosi tidak percaya ini cukup kompleks dan melibatkan berbagai masalah ekonomi, politik, dan sosial.
1. Kondisi Ekonomi yang Buruk
Pada masa Kabinet Natsir, kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk. Natsir mencoba untuk melaksanakan program ekonomi dengan sistem liberal, namun ini tidak berjalan dengan baik di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil pasca penyerahan kedaulatan dari Belanda.
2. Perselisihan dalam Koalisi
Kabinet Natsir dibentuk oleh Masyumi yang merupakan partai mayoritas pada waktu itu, namun didukung oleh Partai Persatuan Indonesia (PNI) dan beberapa partai lainnya. Namun, perselisihan antara Masyumi dan PNI terus-menerus memanas, membuat stabilitas koalisi pemerintah menjadi goyah.
3. Kekurangan Politik Luar Negeri yang Efektif
Salah satu kelemahan Kabinet Natsir adalah kegagalan dalam politik luar negeri. Pada masa tersebut, pemerintah Natsir gagal membina hubungan yang baik dengan negara-negara lain terutama dalam upaya memperoleh pengakuan kedaulatan dan dukungan internasional.
4. Pemberontakan PRRI / Permesta
Pada masa pemerintahan Natsir, pemberontakan PRRI / Permesta terjadi yang merupakan puncak dari ketidakpuasan politik di berbagai daerah terhadap pemerintah pusat. Ketidakmampuan pemerintah Natsir dalam menangani pemberontakan ini menjadi salah satu penyebab mosi tidak percaya.
5. Kegagalan dalam Penataan Administrasi Pemerintahan
Kabinet Natsir dianggap gagal dalam melakukan penataan administrasi pemerintahan dan pengambilan keputusan yang efektif. Banyak kebijakan yang dikeluarkan justru memicu gejolak sosial dan politik.
Dari berbagai faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa mosi tidak percaya dari anggota parlemen Hadikusumo merupakan hasil dari berbagai faktor yang menjadi bukti kegagalan pemerintahan kabinet Natsir dalam menghadapi tantangan di tengah transisi era demokrasi liberal.
