Pencucian uang adalah tindak pidana yang sering dikaitkan dengan kegiatan kriminal seperti perdagangan narkoba, aksi terorisme, penyelundupan, dan korupsi. Tindak pidana pencucian uang perlu dicegah dan diberantas karena dampak negatif yang ditimbulkannya, baik pada perekonomian, politik, dan sosial budaya suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia merumuskan undang-undang khusus untuk mengatasi permasalahan ini.
Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTP-PU). Undang-undang ini mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan individu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
Tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
Tujuan utama dari UU PPTP-PU adalah melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari dampak negatif tindak pidana pencucian uang. Beberapa tujuan lain yang juga diatur dalam undang-undang ini, antara lain:
- Melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan sistem pengawasan yang efektif.
- Memberantas tindak pidana pencucian uang dengan cara mengatur hukuman yang tegas dan proporsional terhadap pelaku tindak pidana.
- Melakukan kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, mengingat sifat global dari kejahatan ini.
Instrumen Hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
Beberapa instrumen hukum yang diatur dalam UU PPTP-PU untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, antara lain:
- Pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga independen yang bertugas menerima, menganalisis, serta melaporkan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada penegak hukum.
- Penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) bagi penyedia jasa keuangan, seperti perbankan dan lembaga keuangan non-bank, untuk memastikan identitas nasabah yang melakukan transaksi keuangan.
- Kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) dan transaksi keuangan di atas nilai tertentu yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dan profesi tertentu, seperti notaris dan akuntan.
- Pengaturan hukuman penjara dan denda bagi pelaku tindak pidana pencucian uang, termasuk perampasan aset hasil tindak pidana.
Jadi, jawabannya apa? Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari dampak negatif tindak pidana pencucian uang dan mengatur langkah-langkah yang harus diambil guna mencegah dan memberantas kejahatan ini.
