Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep pengakuan negara dalam hubungan internasional, khususnya apabila situasi tersebut terjadi. Dalam kasus spesifik ini, “pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara hanya bisa menimbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi namun hubungan untuk tingkat duta belum dapat dilaksanakan”. Konsep ini secara umum merujuk kepada pengakuan secara de facto.
Pengakuan Negara
Pengakuan negara adalah pernyataan atau tindakan apapun oleh negara yang menunjukkan bahwa suatu entitas memenuhi kriteria negara dalam hukum internasional. Ada dua jenis pengakuan negara, yaitu pengakuan de jure dan de facto.
Pengakuan de jure
Pengakuan de jure, atau pengakuan menurut hukum, menunjukkan pengakuan penuh dan formal terhadap suatu entitas sebagai negara. Ini tentunya mencakup hubungan diplomatik penuh seperti pertukaran duta besar. Pengakuan de jure biasanya mengimplikasikan pengakuan penuh terhadap negara baru dalam arti penuh, termasuk hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya dalam hukum internasional.
Pengakuan de facto
Sebaliknya, pengakuan de facto, atau pengakuan berdasarkan fakta, berarti negara mengakui realitas keberadaan suatu negara, namun belum memberikan pengakuan formal secara hukum. Dalam konteks ini, berarti suatu negara memilih untuk berhubungan dengan negara lain di tingkat perdagangan dan ekonomi, namun belum membina hubungan diplomatik di tingkat duta besar.
Titik yang perlu dipahami adalah bahwa pengakuan de facto tak berarti tidak memiliki legitimasi. Justru, ini adalah tahap awal penerimaan dalam komunitas global yang bisa berujung ke pengakuan secara de jure bila situasi memungkinkan.
Dengan demikian, jawaban dari pertanyaan dalam judul artikel ini adalah “pengakuan secara de facto”.
