Dalam suatu negara demokrasi seperti Indonesia, pengelolaan kekuasaan negara tidak dapat dipusatkan pada satu individu atau lembaga. Pemisahan kekuasaan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan fungsi-fungsi pemerintahan. Dalam konteks ini, pengelolaan kekuasaan negara bukan hanya dilakukan oleh presiden dan menteri negara saja, melainkan juga oleh lembaga-lembaga negara lainnya.
Untuk lebih memahami konteks tersebut, ada beberapa lembaga negara yang berperan dalam pengelolaan kekuasaan di Indonesia:
- Eksekutif – Lembaga ini mencakup Presiden dan menteri-menteri negara yang memiliki tugas utama dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakan negara.
- Legislatif – Merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh eksekutif. Di Indonesia, lembaga legislatif diwakili oleh DPR, DPD, dan MPR.
- Yudikatif – Lembaga ini bertanggung jawab dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah contoh lembaga yudikatif di Indonesia.
Konsep ilmu Geopolitik dan Tata Negara menjelaskan bahwa kuasa negara tidak hanya melulu dimiliki dan dikelola oleh satu kabinet atau satu orang (presiden), bahkan di beberapa sistem pemerintahan, pemimpin negara (presiden atau perdana menteri) tidak memegang kekuasaan penuh.
Kekuasaan distrukturkan dan dibagi-bagi melalui berbagai jenjang dan lembaga pemerintahan. Hal ini diperlukan agar terdapat kontrol dan keseimbangan (checks and balances). Dengan adanya pengelolaan kekuasaan yang tidak hanya dilakukan oleh Presiden beserta para menteri, dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan serta menjaga stabilitas dan demokrasi dalam negara.
Jelas bahwa pengelolaan kekuasaan negara merupakan usaha yang melibatkan berbagai lembaga negara dan bukan hanya Presiden dan menteri-menteri negara selaku pemegang kekuasaan. Keberhasilan pengelolaan ini adalah kunci dari stabilitas politik, hukum, dan sosial dalam sebuah negara.
