Pengeluaran pemerintah merupakan penggunaan sumber daya keuangan negara yang diarahkan untuk pelaksanaan pelayanan publik dan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional lainnya. Dalam beberapa situasi, pemerintah menyediakan dana kepada individu tanpa mengharapkan balas jasa langsung atau tanggung jawab yang dikaitkan dengan penerimaan dana tersebut. Dalam konteks Indonesia, hal ini terjadi pada sejumlah kelompok, termasuk para perintis kemerdekaan dan veteran.
Pembayaran atau penyaluran dana oleh pemerintah kepada individu atau kelompok tanpa mengharapkan balasan ini kerap kali disebut sebagai “subsidi”. Dalam konteks ini, pengeluaran pemerintah untuk perseorangan tanpa ada balas jasa dari yang bersangkutan biasa disebut “subsidi sosial” atau “bantuan sosial”.
Subsidi Sosial dan Bantuan Sosial: Apa Bedanya?
Dua bentuk pengeluaran pemerintah untuk perseorangan yaitu subsidi dan bantuan sosial. Keduanya memiliki keterkaitan tapi bukanlah hal yang sama. Subsidi sosial biasanya berarti pemberian finansial kepada individu atau kelompok secara langsung untuk mendukung suatu sektor tertentu, misalnya pendidikan atau kesehatan. Bentuk umumnya bisa berupa beasiswa atau bantuan biaya pengobatan.
Sedangkan bantuan sosial merujuk pada pemberian dana kepada mereka yang membutuhkannya, seperti masyarakat miskin, orang dengan disabilitas, atau para veteran dan perintis kemerdekaan. Bantuan sosial bisa berupa dana tunai, asuransi, atau pelayanan lainnya.
Perintis Kemerdekaan dan Veteran: Apa yang Didapatkan?
Para perintis kemerdekaan dan veteran di Indonesia, sebagai contoh, diberikan bantuan sosial dalam berbagai bentuk sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan mereka. Ini termasuk dana pensiun yang cukup untuk menjamin kehidupan yang layak, fasilitas kesehatan gratis, dan lain-lain.
Bantuan ini diatur dalam UU No 37 Tahun 1999 tentang Veteran RI dan UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Penerapan undang-undang ini menegaskan pendekatan negara terhadap pengeluaran kepada perseorangan tanpa meminta balas jasa atau layanan sebagai balasannya, dan bahwa pandangan ini dilandasi oleh pengakuan atas nilai-nilai sosial dan keberanian yang telah dikorbankan oleh individu-individu ini demi kepentingan lebih besar.
Kesimpulannya, pengeluaran pemerintah kepada perseorangan tanpa adanya balas jasa, baik itu berupa subsidi sosial atau bantuan sosial, merupakan bentuk dari komitmen pemerintah dalam memastikan kesejahteraan rakyatnya, termasuk para pahlawan dan veteran yang telah berjasa bagi negara.
