Sistem pemerintahan yang baik bergerak dalam sistem hirarki yang ada. Sehingga, ada pembagian tugas dan wewenang dari pertingkat pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga ke tingkat desa. Penugasan dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten atau Kota dan Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten Kota kepada Desa untuk Melaksanakan Tugas Tertentu ini dikenal dengan istilah desentralisasi.
Desentralisasi Tugas Pemerintahan
Desentralisasi tugas merupakan suatu sistem pendelegasian tugas dan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah atau pemerintah daerah yang memiliki otonomi dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam hal ini, penugasan dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten atau Kota, serta dari Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada Desa sering kali mengikuti sistem ini.
Hal ini sejalan dengan konsep otonomi daerah yang diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Prinsip otonomi daerah mencakup kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Contoh Penugasan dari Pemerintah Provinsi ke Kabupaten/Kota atau Desa, dan Kabupaten/Kota ke Desa
Pengelolaan sampah misalnya, adalah salah satu contoh tugas yang dapat diberikan dari pemerintah pusat atau provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota. Biasanya pemerintah pusat atau provinsi memberikan dana dan kebijakan, sementara pemerintah kabupaten atau kota diberi tugas untuk mengeksekusi program dan mengatur pengelolaan sampah.
Setelah itu, tugas pengelolaan sampah ini juga didelegasikan dari pemerintah kabupaten atau kota kepada pemerintah desa. Pemerintah desa berperan penting dalam pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan sampah di level paling bawah.
Begitulah kira-kira penugasan dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten atau Kota dan Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten Kota kepada Desa untuk Melaksanakan Tugas Tertentu. System ini membantu dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien di setiap tingkatan.
