Indonesia, sebagai negara hukum, memiliki hierarki peraturan perundang-undangan yang kolaboratif antara eksekutif dan legislatif. Peraturan perundang-undangan adalah serangkaian aturan yang dibuat oleh lembaga atau individu dengan otoritas hukum untuk mengatur suatu hal atau situasi. Ketika menghadapi situasi mendesak atau penuh urgensi, apakah presiden diizinkan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan? Jika iya, apa nama peraturan tersebut?
Pada konteks ini, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden karena situasi mendesak disebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Terdapat beberapa alasan yang memungkinkan presiden untuk mengeluarkan Perppu, salah satunya adalah saat ada kebutuhan mendesak yang wajib diatasi segera. Perppu ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang.
Perppu dikeluarkan dengan tujuan untuk memberikan respon hukum yang cepat terhadap situasi darurat yang tidak bisa menunggu proses pembuatan undang-undang biasa di parlemen. Walaupun demikian, Perppu tetap harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Proses validasi ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan kuasa antara eksekutif dan legislatif, sekaligus menjaga keadilan dalam penerapan hukum.
Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan seperti Perppu ini digunakan sebagai alat untuk mengelola pergantian dan perkembangan situasi dalam masyarakat dan negara secara efektif dan efisien. Presiden, sebagai kepala eksekutif, diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Perppu dalam situasi darurat dan mendesak untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.
Namun, penting untuk diperhatikan bahwa penerbitan Perppu harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan bukan menjadi langkah yang biasa diambil. Fungsinya sebagai alat pengecualian berarti bahwa penggunaannya harus dibatasi dan dipantau dengan ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Demikian penjelasan tentang peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh presiden dalam kondisi mendesak. Harapannya, dengan pengetahuan ini, kita dapat lebih memahami bagaimana hukum diterapkan dan bekerja dalam negara.
