Pokok pikiran yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi fondasi hukum dan kebijakan negara Indonesia. Untuk menjelaskan lebih lanjut, batang tubuh UUD 1945 yang terdiri dari 37 pasal dan 2 pasal sementara berfungsi sebagai penjabaran lebih detail dari pokok pikiran tersebut.
Sesuai dengan pokok pikiran di dalam Pembukaan, batang tubuh UUD 1945 merogoh lebih dalam ke dalam prinsip-prinsip pokok negara Republik Indonesia. Pada umumnya, pokok-pokok pikiran tersebut mencangkup hak asasi manusia, demokrasi, persatuan, dan kesejahteraan rakyat.
Batang Tubuh UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia
Pertama, menjaga hak asasi manusia dikukuhkan melalui pasal 27 sampai 34 dari batang tubuh UUD 1945. Pasal-pasal ini menjelaskan hak-hak sipil dasar seperti hak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak, hak mendapatkan pendidikan, dan hak atas jaminan sosial.
Batang Tubuh UUD 1945 dan Demokrasi
Pembukaan UUD 1945 juga memastikan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Hal ini dijabarkan dalam batang tubuh UUD 1945 melalui pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-undang Dasar”. Lebih lanjut, demokrasi juga diwujudkan melalui pemilihan umum yang diatur dalam pasal 22E.
Batang Tubuh UUD 1945 dan Persatuan
Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia ditujukan untuk “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Prinsip ini diperjelas melalui pasal 18 hingga 28 yang berbicara tentang pemerintahan dan pembagian wewenang dalam kerangka mempertahankan persatuan dan kesatuan negara.
Batang Tubuh UUD 1945 dan Kesejahteraan Rakyat
Terakhir, pokok pikiran tentang kesejahteraan rakyat dijabarkan melalui pasal-pasal yang membahas hak-hak ekonomi rakyat. Ini termasuk Pasal 33 yang mendeklarasikan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dengan demikian, pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan dalam Batang Tubuh UUD 1945 dengan cara yang rinci dan mendalam, sehingga mewujudkan kebijakan dan prinsip-prinsip hukum dasar negara Republik Indonesia.
Konsekuensinya, batang tubuh UUD 1945 merespons tantangan dan harapan yang ada dalam pembukaan, dan menjadi petunjuk bagi penyelenggaraan negara dalam berbagai sektor kehidupan nasional.
