Sejarah PPKI dan Naskah Konstitusi
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) merupakan tubuh penasehat yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945, beberapa hari sebelum kemerdekaan Indonesia diumumkan. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan konstitusi baru bagi negara yang akan segera merdeka ini. Naskah konstitusi pun dibahas oleh para anggota PPKI.
Naskah Konstitusi dan Pusat Diskusi PPKI
Naskah konstitusi yang digunakan sebagai rujukan dalam pembahasan oleh PPKI adalah sebuah teks yang merangkum visi dan misi negara, serta menentukan bagaimana negara harus dijalankan. Naskah ini mencakup segala hal dari hak dan kewajiban warga negara hingga bagaimana pemilu harus dilangsungkan.
PPKI, dalam pembahasan konstitusi negara Indonesia, menggunakan naskah yang telah disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Berjumlah 37 anggota, PPKI memainkan peran krusial dalam sejarah Indonesia dengan merancang dan menyetujui naskah konstitusi tersebut.
Isi Naskah Konstitusi
Naskah konstitusi itu sendiri berisi pasal-pasal yang mengatur tentang struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, dan konsep dasar negara. Dokumen ini menekankan pentingnya demokrasi, keadilan dan kedaulatan rakyat. Ini juga menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, dan mencakup pasal tentang kemerdekaan beragama dan keberagaman budaya.
Hasil Pembahasan PPKI
Setelah serangkaian rapat dan diskusi, PPKI berhasil menyelesaikan naskah konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945. Naskah ini kemudian dikenal sebagai Konstitusi UUD 1945. Hasil dari pembahasan PPKI ini menjadi landasan hukum dan konstitusional bagi Republik Indonesia.
Jadi, jawabannya apa? Konstitusi Negara Indonesia dibahas dan ditetapkan oleh PPKI dengan menggunakan naskah yang telah dipersiapkan. Melalui diskusi dan pertimbangan yang cermat, PPKI telah membentuk dasar dari sistem hukum dan pemerintahan kita hari ini.
