Dalam struktur kepemimpinan di Indonesia, Presiden memiliki peran penting sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai penguasa tertinggi negara, ia memiliki kekuasaan dan kewajiban untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Intrik kekuasaan ini menjadi dasar fundamental dalam pembentukan regulasi dan peraturan negara yang berlaku dan berfungsi sebagai instrumen penjamin hak dan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.
UUD 1945 Pasal
Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur tentang hal tersebut. Dalam pasal ini disebutkan bahwa “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang”. Ini berarti, Presiden memiliki wewenang konstitusional untuk menyusun dan mengajukan RUU yang kemudian akan dibicarakan dan diputuskan oleh DPR selaku lembaga perwakilan rakyat.
Fungsi Pengajuan RUU oleh Presiden Kepada DPR
Presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai fungsi utama dalam pengelolaan pemerintahan negara. Dalam kapasitas ini, Presiden memegang peran penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mencakup tugas pengajuan RUU kepada DPR. Pengajuan ini sangat penting karena menjadi titik awal dari proses legislasi.
Pengajuan RUU oleh Presiden mendasari adanya upaya untuk menciptakan suatu regulasi baru atau merubah regulasi yang sudah ada yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Disamping itu, pengajuan RUU juga mengindikasikan partisipasi aktif Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan serta membuktikan peran pentingnya dalam penyelenggaraan negara.
Proses Pengajuan RUU oleh Presiden kepada DPR
Presiden mengajukan RUU kepada DPR tidak serta-merta dapat dilaksanakan. Ada prosedur tertentu yang harus diikuti. Awalnya, rancangan undang-undang tersebut akan dipersiapkan oleh Kementerian/Lembaga yang berkompeten dalam masalah yang diatur dalam RUU tersebut. Kemudian, RUU tersebut akan diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
Setelah mendapat persetujuan dari Presiden, RUU tersebut kemudian diajukan kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. DPR kemudian akan melakukan beberapa tahapan, seperti pembacaan RUU, pembahasan RUU, dan pengambilan keputusan. Jika RUU tersebut disetujui oleh DPR dan Presiden, maka RUU tersebut akan ditetapkan menjadi undang-undang.
Maka bisa disimpulkan, dalam Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945, Presiden memiliki hak dan sekaligus merupakan bagian penting dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Ini adalah upaya nyata dalam menjalankan fungsi negara yang berlandaskan konstitusi dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan nasional.
