Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, memiliki peran dan wewenang yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan suatu negara, termasuk Indonesia. Jabatan ini tidak hanya melibatkan tanggung jawab sebagai figure simbolis dan representatif suatu negara, melainkan juga harus mampu menangani dan mengambil keputusan dalam berbagai kasus penting dan kritis.
Wewenang Eksekutif
Sebagai kepala eksekutif, presiden memiliki wewenang untuk menjalankan dan mengeksekusi kebijakan pemerintah, baik pada tingkat domestik maupun internasional. Presiden juga memiliki wewenang untuk menunjuk dan menghapus menteri-menteri dalam kabinet, dengan persetujuan atau pelaporan kepada lembaga legislatif.
Wewenang Legislatif
Presiden juga memiliki peran dalam pembuatan undang-undang. Meski tidak dapat membuat undang-undang sendiri, presiden memiliki hak veto, yakni hak untuk menolak rancangan undang-undang yang disahkan oleh lembaga legislatif. Wewenang ini memberikan presiden kendali atas kebijakan publik dan hukum yang berlaku.
Wewenang Yudikatif
Presiden tidak memiliki langsung wewenang yudikatif, tetapi bisa mempengaruhi sistem hukum melalui pengangkatan hakim agung dan hakim konstitusi. Hal ini berlaku dalam beberapa sistem pemerintahan seperti di Amerika Serikat. Presiden juga memiliki wewenang untuk memberi amnesti, abolisi, dan grasi, yang bisa dikatakan bentuk campur tangan terhadap sistem yudikatif.
Wewenang dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan
Dalam konteks pertahanan dan keamanan, presiden berfungsi sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Sebagai kepala pemerintahan, juga memiliki wewenang untuk memutuskan kapan akan menggunakan kekuatan militer dan penempatan pasukan di luar negeri.
Wewenang dalam Bidang Kebijakan Luar Negeri
Presiden memiliki peran penting dalam arah dan tujuan kebijakan luar negeri suatu negara. Sebagai kepala negara, presiden berhak dan memiliki wewenang untuk mewakili negara dalam pertemuan-pertemuan internasional, perjanjian dan kesepakatan internasional, serta menerima diplomat asing.
Dalam menjalankan wewenang-wewenang tersebut, presiden harus tetap berpedoman pada konstitusi dan hukum yang berlaku, serta birokrasi pemerintahan negaranya. Wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan ini sejalan dengan prinsip pemerintahan negara demokrasi, yakni memegang teguh prinsip checks and balances, atau sistem pengecekan dan pembagian balance agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
