Menurut UUD 1945, sebuah negara demokrasi memiliki struktur hukum yang ditetapkan dan bertindak sebagai pedoman bagi masyarakatnya. Salah satu elemen penting dalam struktur demokrasi Indonesia adalah eksekutif, yang berfungsi untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari.
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan berperan penting dalam pemerintahan. Bagaimanapun, sebuah pemerintahan tidak dapat berjalan hanya dengan seorang pemimpin. Oleh karena itu, Konstitusi memberikan kewenangan kepada presiden untuk menunjuk menteri-menteri yang membantu dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Fungsi dan peran ini diatur dalam pasal-pasal tertentu UUD 1945.
Pasal 17 UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri. Mereka bukanlah pemegang otoritas mandiri, melainkan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif yang dikepalai oleh presiden. Implikasinya adalah, para menteri menjalankan amanah dan kebijakan yang ditetapkan oleh presiden.
Sementara itu, Pasal 17 tidak hanya memberikan kewenangan kepada presiden untuk menunjuk menteri-menteri, tapi juga memberikan hak kepada presiden untuk memberhentikan mereka. Hal ini menegaskan bahwa para menteri adalah bagian integral dari kekuasaan presiden. Presiden memiliki kewenangan untuk merombak kabinetnya kapan saja, dengan tujuan memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik.
Tetapi, bukan berarti presiden memiliki kebebasan mutlak dalam mendapatkan atau memecat menteri. Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 memberi batasan, yang mengharuskan presiden mempertimbangkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri.
Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, berdasarkan ketentuan UUD 1945, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang dapat diangkat dan diberhentikan oleh presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jadi, jawabannya apa? Presiden memiliki kekuasaan untuk memilih dan memecat menteri-menteri negara yang membantu menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Namun, dalam melaksanakannya, presiden harus tetap mengikuti norma dan ketentuan yang ditegaskan dalam UUD 1945.
