Dalam penjelasan artikel ini, kita membahas mengenai satu wewenang khusus yang dimiliki oleh Presiden Indonesia menurut Konstitusi Negara, yaitu wewenang untuk menyatakan keadaan bahaya. Uraian tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), pasal tertentu.
Untuk mencari tahu pasal mana dalam UUD 1945 yang berisi mengenai hal ini, adalah penting untuk merujuk kembali ke teks konstitusi itu sendiri. Setelah penelitian, wewenang Presiden dalam menyatakan keadaan bahaya tersebut dinyatakan di dalam UUD 1945 Pasal 12.
Pasal 12 UUD 1945 berbunyi:
“Bila ada keadaan genting yang memaksa, Presiden menetapkan keadaan bahaya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”
Pasal ini memperjelas bahwa Presiden memiliki kewewenangan untuk menetapkan keadaan bahaya, tetapi harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini menunjukan bahwa meskipun Presiden mempunyai wewenang khusus, namun masih ada sistem checks and balances agar kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan.
Kewenangan Presiden ini dipandang perlu karena dalam situasi-situasi genting, diperlukan tindakan cepat dan efektif yang hanya dapat disampaikan oleh kepala negara. Sebagai contoh, dalam situasi serangan militer, bencana alam besar, atau ancaman keamanan nasional lainnya, Presiden perlu menetapkan keadaan bahaya agar pemerintah bisa melakukan tindakan ekstraordiner yang tidak biasanya dilakukan dalam keadaan normal.
Wewenang ini memiliki bobot yang signifikan dan hanya dilakukan untuk melindungi kedaulatan negara serta keselamatan rakyat. Oleh karena itu, penggunaan wewenang ini harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
