Dalam suatu negara hukum, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai turunan dari undang-undang. Hal ini dilakukan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, membawa peraturan ke dalam realitas tindakan konkrit yang relevan dengan konteks sosial yang ada.
Peraturan pemerintah sendiri merupakan peraturan yang berada di bawah undang-undang dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang termaktub dalam undang-undang tersebut. Ini berarti peraturan pemerintah tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang menjadi dasarnya. Tentu saja, perlunya seorang presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik dan benar.
Selanjutnya, penting untuk diingat bahwa presiden dalam menjalankan kewenangannya untuk menetapkan peraturan pemerintah, juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Konstitusi. Ini termasuk, di antara hal-hal lain, prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia. Bagian penting dari menjalankan undang-undang “sebagaimana mestinya” adalah menjalankannya dengan cara yang adil dan memperhatikan hak-hak warga negara.
Untuk memastikan bahwa peraturan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang dan prinsip-prinsip dasar yang diatur oleh hukum, presiden harus melakukan konsultasi dan koordinasi dengan berbagai lembaga lainnya, termasuk Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga lain yang relevan.
Jadi, menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang “sebagaimana mestinya” bukan hanya tentang menetapkan peraturan, tetapi juga tentang menjaga integritas mendasar dari sistem hukum itu sendiri. Dengan ini, presiden memainkan peran penting dalam menjaga sistem hukum agar tetap sehat dan kuat, dan dalam memastikan bahwa tindakan pemerintah selalu didasarkan pada hukum.
