Dalam sebuah negara, sistem pemerintahan bukan hanya soal bagaimana sebuah negara dikelola dan diatur. Lebih dalam lagi, terdapat aspek penting bernama pembagian kekuasaan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami bagaimana bentuk pembagian kekuasaan dalam pemerintahan, khususnya di Indonesia.
Secara umum, pembagian kekuasaan dalam pemerintahan dapat dilakukan secara horizontal maupun vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yakni pembagian tugas dan wewenang antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan tujuan mempertahankan kesatuan dan persatuan serta menghadirkan efisiensi dan efektivitas dalam pemerintahan.
Salah satu bentuk dari pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah provinsi. Ini dikenal juga sebagai desentralisasi, yang merupakan prinsip yang mendukung penyebaran kekuasaan kepada pemerintah yang berada lebih dekat dengan masyarakat. Sehingga, dapat memahami dan merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan lebih baik dan penuh pertimbangan.
Namun, perlu diingat juga bahwa dalam tatanan pemerintahan di Indonesia, kekuasaan tidak hanya berhenti pada tataran provinsi. Ada satu tingkat lagi di bawahnya, yaitu pemerintahan daerah kabupaten dan kota. Lantas, siapa yang menjalankan pemerintahan di tingkat kabupaten dan kota ini?
Pemerintahan daerah kabupaten dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD Kabupaten/Kota yang independen. Mereka terpilih melalui pemilihan langsung oleh masyarakat setempat dan mempunyai wewenang dan kewajiban dalam mengurus dan mengendalikan urusan pemerintahan di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam sistem pemerintahan negara kesatuan, struktur di atas memberikan gambaran bagaimana pembagian kekuasaan dilakukan di Indonesia. Tujuannya, tentu saja, agar setiap tingkatan pemerintahan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif, sekaligus menjaga prinsip demokrasi dan memenuhi aspirasi masyarakat.
