Kedaulatan rakyat merupakan sebuah konsep yang mengungkapkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara berada di tangan rakyat. Konsep ini terkandung dalam doktrin “popular sovereignty” yang menegaskan bahwa pemerintah berfungsi untuk melayani kepentingan rakyat, bukan sebaliknya. Salah satu ciri paling menonjol dari kedaulatan rakyat adalah pengambilan keputusan dalam lembaga-lembaga negara yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat.
Menjadi sebuah kewajiban bagi lembaga negara untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil. Setiap kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan harus mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat, dan tidak boleh merugikan sekelompok masyarakat. Kekuasaan ini berada di tangan rakyat dan harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri.
Setiap lembaga negara, mulai dari lembaga legislatif, eksekutif, hingga yudikatif menerapkan prinsip ini dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka. Misalnya, dalam proses pembuatan undang-undang, lembaga legislatif harus memastikan bahwa undang-undang tersebut mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Sementara itu, dalam pelaksanaan kebijakan, lembaga eksekutif harus menjalankan tugasnya berdasarkan kehendak rakyat yang dituangkan dalam undang-undang. Begitu pula dengan lembaga yudikatif yang harus menjalankan keadilan berdasarkan kepentingan rakyat.
Namun, pengambilan keputusan yang berdasarkan kepentingan rakyat bukan berarti mengabaikan prinsip-prinsip dasar negara lainnya yang juga penting, seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Tetapi, pada prinsipnya, semua kebijakan dan keputusan harus melayani kepentingan umum dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa salah satu ciri kedaulatan rakyat yang paling fundamental adalah pengambilan keputusan dalam lembaga-lembaga negara yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Konsep ini mengukuhkan posisi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara dan menegaskan bahwa pemerintah bertugas untuk melayani, bukan diperintah oleh rakyat.
