Sistem Tanam Paksa merupakan suatu kebijakan kolonial Belanda yang diperkenalkan oleh Gubernur Jendral Johannes van den Bosch pada tahun 1830 di Hindia Belanda. Sistem ini mengharuskan para petani setempat menanam sebagian besar lahan pertanian mereka dengan tanaman ekspor yang ditentukan oleh pemerintah kolonial, sekitar 20% dari luas total, dan memberikan hasilnya kepada Belanda. Hanya setelah memenuhi kuota ini, petani diperbolehkan menanam tanaman lain untuk keperluan sendiri.
Namun, apakah Anda tahu? Sistem Tanam Paksa ini tidak lain adalah kelanjutan dari praktik pemerasan yang pernah dilakukan oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels sebelumnya. Daendels, yang menjabat dari tahun 1808 hingga 1811, dikenal karena proyek ambisiusnya yaitu membangun Jalan Daendels atau Postweg yang membentang dari Anyer di Jawa Barat hingga Panarukan di Jawa Timur.
Untuk membiayai proyek besar ini dan meningkatkan pendapatan kolonial, Daendels membebankan pajak yang tinggi kepada rakyat lokal. Selain itu, dia juga memanfaatkan tenaga kerja paksa dari masyarakat lokal untuk pembangunan jalan tersebut. Praktik ini dianggap sebagai bentuk eksploitasi berat terhadap rakyat Jawa.
Sistem Tanam Paksa oleh Van den Bosch beberapa dekade kemudian, pada hakekatnya, merupakan pengejawantahan baru dari praktik pemerasan Daendels, hanya dalam format yang berbeda. Jika Daendels memaksakan pajak berat dan kerja paksa, Van den Bosch memaksakan kewajiban menanam tanaman ekspor. Dengan cara ini, Belanda tetap dapat mengeksploitasi hasil bumi dan tenaga kerja di Indonesia untuk kepentingan ekonomi mereka.
Kedua sistem ini memiliki dampak yang sangat merugikan bagi petani lokal. Mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah kolonial dan sistem ini menyebabkan keadaan ekonomi mereka makin memburuk. Inilah mengapa sistem tanam paksa dan praktik pemerasan Daendels dianggap sebagai simbol penindasan kolonial yang kejam terhadap masyarakat lokal.
