Amandemen UUD NRI Tahun 1945 merupakan proses pembaharuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang diadopsi pada tahun 1945. Proses amandemen ini berlangsung pada periode 1999-2002. Berikut ini adalah beberapa kesepakatan penting yang dicapai dalam proses amandemen tersebut.
Kesepakatan tentang Sistem Pemerintahan
Dalam amandemen UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia diputuskan untuk berubah dari yang semula sistem presidensial menjadi sistem presidensial murni. Pada sistem ini, presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Kesepakatan tentang Pemilihan Presiden
Sebelum amandemen, Presiden dipilih oleh MPR. Namun, pasca-amandemen, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket dalam suatu pemilihan umum.
Kesepakatan tentang Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Sebelum amandemen, MPR memiliki kewenangan yang sangat luas. Namun, pasca-amandemen, kewenangan MPR dibatasi hanya pada pengangkatan dan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden serta amandemen UUD.
Kesepakatan tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Pasca-amandemen, DPR diberi kewenangan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan undang-undang bersama Presiden. DPR juga mendapatkan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Kesepakatan tentang Hak Asasi Manusia
Dalam amandemen ini, perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapatkan tempat yang sangat penting. Pasal-pasal yang berbicara tentang hak asasi manusia ditambahkan dan diperkuat dalam amandemen ini.
Kesepakatan tentang Pembentukan Lembaga Negara Baru
Amandemen ini juga menyepakati pembentukan lembaga-lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
Kesepakatan-kesepakatan ini merupakan hasil dari proses panjang dan berkesinambungan. Proses ini melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah, termasuk para pakar hukum dan konstitusi, untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi memang benar-benar mencerminkan keinginan dan kebutuhan bangsa Indonesia.
Kesimpulan
Amandemen UUD NRI Tahun 1945 bukan hanya sekedar proses pembaharuan konstitusi, melainkan sebuah usaha untuk mengubah Indonesia menjadi lebih demokratis, berkeadilan, dan bebas korupsi. Maka, perlu diingat bahwa perubahan terbesar yang terjadi bukanlah di atas kertas, melainkan dalam praktik sehari-hari pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
Jadi, jawabannya apa? Kesepakatan dalam Amandemen UUD NRI Tahun 1945 melibatkan perubahan sistem pemerintahan, pemilihan presiden, kewenangan MPR dan DPR, penambahan ruang atas perlindungan hak asasi manusia, serta pembentukan lembaga negara baru.
