Pancasila, sebagai dasar negara, telah menjadi fondasi kokoh dari semua sistem hukum dan tata kelola yang berlaku di Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sila yang menjadi acuan perilaku dan tata nilai bagi seluruh warga negara. Dari sini, pentingnya konsep bahwa setiap hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan sila-sila dalam Pancasila memperoleh relevansinya.
Ada pernyataan yang menyebut bahwa hukum adalah cermin dari masyarakatnya. Ketika hukum dibuat, tujuannya adalah untuk mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat tersebut. Kebijakan dan hukum di Indonesia, yang juga masyarakat multikultural dan majemuk, harus mencerminkan nilai-nilai yang dimuat dalam Pancasila.
Hal ini karena, Pancasila bukan hanya merupakan dasar negara, tetapi juga paradigma pengembangan bidang di Indonesia. Sebagai paradigma, Pancasila menjadi kerangka berpikir dalam pengambilan kebijakan dan penentuan hukum yang ada. Hal ini mencakup berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, hukum dan lainnya.
Penetapan hukum di Indonesia harus mempertimbangkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa” menekankan konsep toleransi antar umat beragama dan kepercayaan serta melarang diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan. Ini berarti hukum tidak boleh memihak atau mendiskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan individu.
Kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” menegaskan pentingnya hukum yang mendasari persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sila ketiga, “Persatuan Indonesia”, mengharuskan hukum untuk mempromosikan persatuan dan integritas nasional.
Sila keempat, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”, menegaskan bahwa hukum harus menghargai prinsip demokrasi, partisipasi publik, dan musyawarah. Terakhir, “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”, menuntut hukum untuk mendistribusikan keadilan secara merata kepada semua warga negara.
Sebagai kesimpulan, sila-sila dalam Pancasila layak menjadi landasan hukum di Indonesia. Keselarasan antara hukum dan Pancasila sangat penting untuk menciptakan tata kelola yang adil dan bermartabat, sejalan dengan cita-cita ideologi negara. Hal ini mewujudkan posisi Pancasila sebagai paradigma pengembangan di berbagai bidang, termasuk hukum.
