Pada 11 Maret 1966, Letjen Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), menerima sebuah dokumen yang disebut Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) dari Presiden Soekarno. Ini merupakan momen penting yang menjadi tonggak sejarah berubahnya kendali kekuasaan politik Indonesia.
Penangkapan dan Pengamanan Menteri
Sesuai dengan isi Supersemar itu sendiri, Letjen Soeharto dipercaya untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk memulihkan keadaan. Langkah pertamanya adalah mengamankan sejumlah menteri dari Kabinet Dwikora yang dianggap terlibat dalam Gerakan 30 September atau G 30 S/PKI. Mereka ditangkap dan diminta pertanggungjawaban atas keterlibatan mereka dalam peristiwa tragis yang menewaskan enam jenderal AD.
Penyusunan Kabinet Baru
Setelah situasi cukup stabil, Letjen Soeharto tak berhenti sampai di situ. Kabinet Dwikora yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya serta terlibat dalam berbagai kontroversi, termasuk keterlibatan dalam G 30 S/PKI. Oleh karena itu, Soeharto merasa perlu untuk menggantikan kabinet tersebut dengan kabinet baru.
Hal ini dilakukan untuk memulihkan keadaan, menciptakan stabilitas politik, dan mendirikan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Setelah melalui perjalanan panjang dan rumit, pada bulan Juli 1966, Kabinet Ampera diumumkan sebagai kabinet baru yang menggantikan Kabinet Dwikora.
Konsekuensi dan Dampak
Tindakan-tindakan yang diambil oleh Soeharto selanjutnya menjadi tonggak awal dari rezim Orde Baru. Regim baru ini kemudian melanjutkan perjuangan untuk memulihkan ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia yang saat itu sedang berada dalam keadaan kritis.
Namun, ada beberapa dampak negatif yang muncul seiring berjalannya waktu. Salah satunya adalah pembatasan kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia yang berujung pada penindasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun demikian, Orde Baru juga berhasil membawa beberapa kemajuan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.
Jadi, jawabannya apa? Dalam konteks artikel ini, jawabannya adalah penggunaan Supersemar oleh Soeharto merupakan awal dari perubahan struktural dalam sejarah politik Indonesia. Kekuatan dominan berpindah tangan dari Soekarno ke Soeharto, yang kemudian mengamankan menteri-menteri yang dianggap terlibat dalam G 30 S/PKI dan membentuk kabinet baru, menggantikan Kabinet Dwikora existen. Ini menandai awal dari era Orde Baru.
