Belas kasihan presiden adalah sebuah bentuk prerogatif kenegaraan yang memperbolehkan presiden untuk meringankan hukuman tertentu bagi para terdakwa. Fungsi dari belas kasihan presiden ini adalah memberikan pengampunan atau mengurangi hukuman bagi mereka yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
Belas kasihan presiden tidak diberikan begitu saja, melainkan melalui suatu proses yang melibatkan pertimbangan dan penilaian oleh salah satu lembaga negara. Lembaga negara tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam proses penentuan belas kasihan kepada setiap terdakwa yang mengajukan.
Lembaga negara yang dimaksud dalam kisah di atas biasanya adalah lembaga yang memiliki otoritas untuk memberi masukan hukuman bagi seorang terdakwa. Di banyak negara, termasuk di Indonesia, lembaga yang memiliki peran ini biasanya adalah Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung memiliki tanggung jawab untuk memberikan masukan kepada presiden mengenai permohonan belas kasihan dari seorang terdakwa.
Kejaksaan Agung berperan dalam memeriksa dan menilai permohonan belas kasihan dari segi hukum. Mereka menentukan apakah permohonan tersebut memenuhi syarat atau tidak. Jika permohonan dianggap layak, mereka akan memberikan rekomendasi kepada presiden.
Namun, rekomendasi ini bukanlah keputusan final. Keputusan akhir dan berhak penuh mengabulkan atau menolak permohonan belas kasihan ada pada tangan presiden. Presiden mempertimbangkan banyak hal termasuk masukan dari Kejaksaan Agung, tapi juga pertimbangan lainnya seperti isu-isu politik, isu sosial, dan lain-lain.
Jadi, lembaga negara yang memperhitungkan presiden dalam kisah di atas adalah Kejaksaan Agung. Mereka memberikan masukan penting dalam proses belas kasihan namun keputusan akhir tetap berada di tangan presiden.
