Pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia merujuk pada identitas fundamental negara kita: “Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk Republik”. Penyataan ini menggambarkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara kesatuan dan bukan federasi atau konfederasi. Negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya berada di tangan pusat dan daerah-daerah memiliki wewenang yang diberikan oleh pusat.
Aspek kedua dari ayat ini merujuk pada bentuk pemerintahannya, yaitu “Republik”. Republik dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan di mana kepala negara adalah presiden, bukan monarki. Dalam konteks Indonesia, ini berarti bahwa Presiden dipilih oleh rakyat dan berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Konsep negara kesatuan dan republik ini menunjukkan sejauh mana struktur politik dan sistem pemerintahan Indonesia telah dirancang. Meskipun kita memiliki banyak pulau dan berbagai etnis, namun semua berada di bawah satu kesatuan, satu pemerintahan, dan satu undang-undang yang diterapkan secara nasional.
Pembeda utama adalah pusat kekuasaan pemerintah, di mana semua kebijakan dan keputusan penting dibuat dan disebarluaskan ke seluruh bagian dari negara. Ini menciptakan sistem yang terintegrasi dan koheren, dengan panduan dan aturan yang jelas yang harus diikuti oleh semua entitas pemerintah dan individu.
Dengan demikian, Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan mendefinisikan identitas Indonesia sebagai negara dan masyarakat. Hal ini memberikan landasan bagi tata kelola negara dan upaya bersama untuk memperjuangkan keadilan, demokrasi, dan kemakmuran bagi semua warga negara Indonesia.
