Pada pertengahan abad ke-19, sistem ekonomi Indonesia berubah dari sistem tanam paksa ke sistem ekonomi liberal. Sistem tanam paksa, yang dimulai pada tahun 1830 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch, mengharuskan petani pribumi ‘memaksa’ lahan mereka untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, teh dan tembakau, yang selanjutnya dijual kepada pemerintah Hindia Belanda dengan harga yang sangat rendah.
Pada akhir abad ke-19, sistem liberalisasi ekonomi diperkenalkan. Sistem ini mengizinkan swasta, baik asing maupun domestik, untuk berinvestasi dalam agribisnis dan industri lainnya. Namun, sering dikatakan bahwa perubahan ini tidak membawa perbaikan yang signifikan bagi penduduk lokal. Berikut adalah beberapa faktor utama yang melandasi pernyataan tersebut.
Eksploitasi Sumber Daya oleh Asing
Sistem ekonomi liberal mendorong asing untuk berinvestasi di Indonesia. Walaupun tampaknya membuka peluang ekonomi baru, kenyataannya justru memperparah eksploitasi sumber daya oleh negara-negara asing.
Sikap Diskriminatif dan Biaya Sosial
Walaupun sistem ekonomi liberal menjanjikan peluang yang sama bagi semua, pada kenyataannya, bias sering terjadi. Investor asing mendapat akses lebih besar ke pasar dan sumber daya, sementara penduduk lokal sering kali mengalami diskriminasi. Ini menimbulkan biaya sosial seperti kesenjangan ekonomi yang lebih besar dan ketidakadilan sosial.
Pengabaian Hak-Hak Petani
Dalam sistem tanam paksa, petani dapat menanam tanaman di lahan mereka sendiri. Sistem ini memberikan petani jaminan bahwa mereka akan memiliki sesuatu untuk panen. Namun, di bawah sistem liberal, petani sering kali kehilangan hak mereka atas tanah mereka kepada perusahaan besar, baik lokal maupun asing yang berinvestasi dalam lahan mereka.
Ketidakstabilan Ekonomi
Selain keluhan sosial, sistem liberal juga dikritik karena menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Ketergantungan yang tinggi pada asing membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap fluktuasi ekonomi global.
Jadi, meski sistem ekonomi liberal menawarkan beberapa keuntungan potensial dalam hal investasi dan diversifikasi ekonomi, namun faktor-faktor ini menunjukkan bahwa sistem tersebut tidak lebih baik daripada sistem tanam paksa pada akhir abad ke-19 bagi penduduk lokal di Indonesia.
