Dalam menelaah konsep pemerintahan, penting untuk memahami berbagai model dan pendekatan yang digunakan di berbagai negara. Di Indonesia, sistem pemerintahan memiliki pendekatan unik yang mencerminkan nilai-nilai dan sejarahnya sendiri.
Sistem pemerintahan dimana kehidupan rakyat, bangsa, dan negara diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, dan berfungsi sebagai sebuah instansi yang mengkoreksi penyelewengan yang terjadi pada masa lalu, biasanya dirujuk sebagai “Sistem Pemerintahan Pancasila.”
Pancasila, sebagai ideologi negara, adalah hakekat filosofis dari negara Indonesia dan berfungsi sebagai dasar pemersatu bangsa. Pancasila meliputi lima prinsip utama yang berfungsi sebagai fondasi moral, sosial, dan politik bangsa: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Pancasila, sebagai sebuah system pandangan hidup, juga mencakup sejumlah elemen penting termasuk partisipasi politik yang aktif dari warga negara, keadilan sosial, dan penekanan pada musyawarah untuk mencapai konsensus.
Sementara itu, UUD 1945 adalah konstitusi negara yang menjadi landasan hukum tertinggi di Indonesia. UUD 1945, bersama dengan Pancasila, memandu prinsip-prinsip dasar pemerintahan dan hukum di negara ini.
Sebagai sebuah sistem pemerintahan, sistem yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah mencerminkan aspirasi kolektif bangsa Indonesia akan pemerintahan yang adil, efisien dan responsif; meningkatkan peran serta masyarakat dan mempertahankan keutuhan dan keberlanjutan negara.
Dalam konteks ini, koreksi terhadap penyelewengan yang terjadi di masa lalu bisa dipahami sebagai bagian dari komitmen negara untuk memantau dan memperbaiki praktik pemerintahan, memastikan bahwa mereka sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945.
Secara umum, sistem pemerintahan Pancasila, dengan fokusnya pada Pancasila dan UUD 1945, mencerminkan upaya Indonesia untuk menciptakan model pemerintahan yang efektif, bertanggung jawab, dan selaras dengan nilai-nilai dan sejarah negaranya. Dengan demikian, sistem ini mencerminkan upaya Indonesia untuk menghormati hak dan martabat semua warganya, sekaligus memastikan stabilitas dan kesinambungan negara.
