Tata kelola pemerintahan yang baik adalah faktor penting yang menentukan efektivitas dan efisiensi sebuah pemerintahan dalam mengelola sumber daya negara dan melayani kepentingan masyarakat. Istilah “tata kelola pemerintahan yang baik” atau “good governance” secara international dikaitkan dengan beberapa prinsip dasar, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipatif, responsif, orientasi konsensus, adil dan inklusif, efektif dan efisien, dan berpegang pada aturan hukum.
Tata kelola yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada prinsip-prinsip tersebut. Dalam penegakan hukum, pemerintahan harus adil dan inklusif, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses manfaat dan layanan negara. Pemerintahan juga harus efektif dan efisien, mengatur sumber daya dan kapasitas negara dengan cara yang memaksimalkan keuntungan dan minimalisir kerugian.
Pada konteks transparansi, pemerintahan harus beroperasi secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberi mereka akses ke informasi tentang bagaimana keputusan tersebut dibuat dan diterapkan.
Sebuah tata kelola pemerintahan yang baik juga mencakup orientasi konsensus. Ini berarti bahwa pemerintahan harus selalu mencoba mencapai kesepakatan terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Misalnya, ketika merumuskan kebijakan publik, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai pandangan dan kepentingan, dan berusaha untuk menemukan solusi yang paling menerima oleh semua pihak.
Tata kelola yang berorientasi pada responsivitas mengharuskan pemerintah merespons secara efisien dan efektif terhadap kebutuhan masyarakat, baik dalam mengejar tujuan pembangunan jangka panjang maupun menangani urgensi dan krisis.
Pada akhirnya, tata kelola pemerintahan yang baik adalah tentang menciptakan sistem yang mampu mengelola sumber daya dan layanan publik dengan cara yang adil, transparan, efektif, dan menghargai hak dan kepentingan semua warga negara. Oleh karena itu, mengejar tata kelola pemerintahan yang baik harus menjadi prioritas utama bagi setiap negara yang menginginkan kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.
