Peradilan militer merupakan sistem peradilan yang khusus digunakan untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer, seperti insubordinasi, kelalaian dalam menjalankan tugas, dan lain-lain. Secara umum, peradilan militer berfungsi untuk menjaga ketertiban dan disiplin dalam lingkungan militer, serta memastikan terlaksananya tata tertib yang berlaku.
Dalam lingkungan peradilan militer, terdapat beberapa tipe pengadilan yang memiliki peran serta otoritas yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa pengadilan yang ada dalam lingkungan peradilan militer:
1. Pengadilan Militer Tingkat I
Pengadilan Militer Tingkat I (PMT I) merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan militer. Pengadilan ini berwenang untuk mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, baik terkait dengan pelanggaran tata tertib maupun pelanggaran hukum secara umum. PMT I biasanya akan menangani kasus pidana ringan dan sedang.
2. Pengadilan Militer Tingkat II
Pengadilan Militer Tingkat II (PMT II) merupakan pengadilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan militer. Instansi ini berwenang untuk mengkaji kembali putusan yang diberikan oleh PMT I, jika pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan putusan tersebut mengajukan banding. PMT II memiliki wewenang untuk mempertahankan, memperbaiki, atau bahkan membatalkan putusan yang diberikan oleh PMT I.
3. Pengadilan Tinggi Militer
Pengadilan Tinggi Militer (PTM) merupakan pengadilan tingkat tertinggi dalam lingkungan peradilan militer. PTM berwenang untuk melakukan kajian perkara tingkat kasasi dan peninjauan kembali. PTM memeriksa putusan PMT I dan II yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan kekeliruan atau kekhilafan hakim dalam menerapkan hukum. PTM juga berwenang untuk membatalkan, memperbaiki atau menegakkan putusan PMT I dan II.
4. Pengadilan Kehormatan Militer
Pengadilan Kehormatan Militer (PKM) merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan militer yang berfungsi untuk mengadili anggota militer yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan norma kehormatan militer. PKM akan menegakkan hukum kehormatan yang berlaku dan menjatuhkan sanksi yang tepat bagi pelanggar tersebut. Sanksi yang dijatuhkan biasanya berupa teguran, penurunan pangkat, hingga pencabutan hak istimewa yang dimiliki oleh anggota militer yang bersangkutan.
Dalam menjalankan peran penting dalam lingkungan militer, sistem peradilan militer dilengkapi dengan pengadilan yang memiliki fungsi serta otoritas yang berbeda. Dengan adanya pengadilan ini, diharapkan dapat menjaga ketertiban dan disiplin di lingkungan militer, serta memastikan terlaksananya hukum dan tata tertib yang berlaku.
