Setiap negara memiliki urutan hukum atau hierarki hukum yang berfungsi sebagai landasan pelaksanaan dan penegakan hukum serta untuk menyelesaikan konflik hukum yang dapat terjadi. Bagi Indonesia, tertib hukum yang tertinggi ditempatkan pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang ada di Indonesia dan menjadi hukum utama di atas semua hukum dan peraturan yang ada. UUD 1945 menjadi acuan bagi kemutlakan hukum di Indonesia dan pada akhirnya menjadi hakikat dari “supremasi hukum”. Tidak ada satu pun peraturan atau hukum lain yang dapat bertentangan dengan UUD 1945.
Seluruh hukum dan peraturan di Indonesia, baik itu hukum turunannya seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun hukum lainnya, semuanya harus berdasar dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Ini merupakan prinsip dasar yang diakui dan diterima secara luas di kalangan praktisi hukum dan institusi hukum di Indonesia.
Kemutlakan UUD 1945
Kemutlakan bagi UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dengan teratur dan aturan tertinggi di Indonesia berarti bahwa semua bentuk pemerintahan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam UUD 1945. Oleh karenanya, hukum dan aturan ini tidak hanya memberi arah bagi pemerintah, juga menjadi petunjuk bagi seluruh warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
Setiap tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip atau ketentuan yang dinyatakan dalam UUD 1945 dapat dinyatakan tidak sah dan dapat dianulir. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada kekuatan di atas kemutlakan UUD 1945.
Konklusi
Dalam konteks tertib hukum Indonesia, UUD 1945 menjadi tertib hukum yang tertinggi dan memberikan kemutlakan. UUD 1945 menjadi landasan bagi semua hukum dan peraturan di Indonesia, dengan itulah setiap tindakan baik oleh pemerintah maupun individu harus sesuai dengan UUD 1945 yang berlaku.
Jadi, jawabannya apa?
Tertib hukum yang tertinggi dan memberikan kemutlakan bagi tertib hukum Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945.
