Tindakan penuntut umum dalam proses penegakan hukum acara pidana memiliki peran sangat penting, khususnya dalam hal menentukan apakah suatu perkara harus dilanjutkan ke tahapan selanjutnya atau tidak. Dalam konteks ini, tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang menandakan tahap krusial dari proses hukum, yakni tahap persidangan di pengadilan.
Dalam tata cara penuntutan, penuntut umum memiliki kewenangan untuk meneliti perkara dengan seksama sebelum memutuskan untuk menyerahkan perkara tersebut ke pengadilan. Penelitian ini mencakup faktor-faktor seperti kuat tidaknya bukti, relevansi hukum pidana, dan keseimbangan antara kepentingan publik dan pribadi pelaku.
Aksi penyerahan perkara oleh penuntut umum, atau yang biasa disebut dengan “Pra Peradilan” ini, dilakukan dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Ini berarti bahwa perkara tersebut akan dikaji lebih lanjut oleh hakim negeri yang berwenang dengan telah diberikan dan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang relevan. Penuntut umum, dalam hal ini, meminta hakim untuk melakukan tugasnya sebagaimana diatur dalam UU Hukum Acara Pidana.
Tujuan dari permintaan ini adalah untuk mencapai keadilan, mengingat hakim adalah pihak yang netral dan tidak berpihak dalam sebuah kasus. Mereka bertugas untuk menganalisis bukti dan argumen yang disajikan, serta melakukan penilaian berdasarkan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, komitmen penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim menunjukkan kepercayaan pada proses hukum dan sistem peradilan. Hal ini juga merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa setiap individu mendapat perlakuan yang adil dan sesuai hukum, serta terciptanya pemaknaan hukum secara benar dalam proses penegakan keadilan.
