Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto memiliki kebijakan yang cukup unik dalam pengelolaan partai politik di Indonesia, yakni melalui penyederhanaan dan penggabungan. Tujuan dari kebijakan ini cukup jelas dan memiliki sejumlah alasan strategis yang mendalam bagi kelangsungan pemerintahan Orde Baru.
Penyederhanaan dan Penggabungan
Sebelum pemerintah Orde Baru melakukan kebijakan ini, jumlah partai politik yang ada di Indonesia sangat banyak dengan misi, visi, dan platform yang beragam. Penyederhanaan dan penggabungan partai politik menjadi suatu upaya sistematis dan terstruktur untuk mengurangi jumlah partai politik ini.
Sebagai hasilnya, disederhanakan menjadi hanya tiga partai politik, yakni Golkar, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kebijakan ini dilakukan dengan alasan menjaga stabilitas dan menghindari konflik internal yang bisa disebabkan oleh banyaknya partai politik.
Tujuan Kebijakan
1. Membangun Stabilitas Politik
Pertama dan terutama, tujuan utama dari kebijakan penyederhanaan dan penggabungan ini adalah untuk membangun stabilitas politik. Dengan hanya ada tiga partai politik, diharapkan akan lebih mudah untuk mencapai konsensus dan meminimalkan potensi konflik.
2. Mengontrol Oposisi
Dengan hanya ada tiga partai politik, pemerintah Orde Baru juga bisa lebih mudah mengontrol oposisi. Dengan kontrol yang lebih baik, pemerintah dapat mencegah oposisi dari berkembang dan menjadi ancaman bagi stabilitas kekuasaan.
3. Membangun Identitas Nasional
Penggabungan dan penyederhanaan partai politik juga bertujuan untuk membangun identitas nasional yang lebih kuat. Dengan jumlah partai politik yang lebih sedikit, maka pesan dan ideologi yang disampaikan akan lebih konsisten dan membangun semangat nasionalisme.
Singkatnya, kebijakan penyederhanaan dan penggabungan partai politik oleh pemerintah Orde Baru adalah untuk membangun stabilitas politik, mengontrol oposisi, dan membentuk identitas nasional yang lebih kuat. Meski mendapat kritik, kebijakan ini menjadi ciri khas pemerintahan Orde Baru yang mampu mempertahankan kekuasaannya dalam waktu lama.
