Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah perubahan mendasar dalam sistem perpajakan di Indonesia. Ini merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk menciptakan iklim yang lebih ramah bagi pelaku usaha, baik individu maupun lembaga, serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien.
Latar Belakang
Perubahan Undang-Undang ini dipicu oleh banyak faktor. Pertama, ada kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi dan keuangan global yang terus berubah. Kemudian, terdapat perubahan signifikan dalam struktur ekonomi global dengan munculnya era digital. Ini telah mengubah cara perusahaan beroperasi, menciptakan tantangan baru dalam hal penentuan hak atas pengenaan pajak dan tarif pajak yang adil.
Tujuan dan Manfaat
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah merumuskan UU No. 7/2021. Tujuan utama dari perubahan hukum ini adalah untuk:
- Meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak dengan mendiskusikan definisi dan penafsiran baru tentang materi pokok pajak.
- Menciptakan lingkungan yang adil dan persaingan sehat di antara pelaku usaha dengan menyederhanakan mekanisme penghitungan pajak dan penyelesaian sengketa pajak.
- Membuat peraturan perpajakan yang lebih sederhana dan transparan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing perusahaan Indonesia.
Kelompok Pajak Yang Dipengaruhi
UU ini mencakup perubahan pada berbagai aspek sistem perpajakan di Indonesia, termasuk:
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- Pajak Penghasilan (PPh).
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- Pajak atas Barang Mewah.
Implikasi Praktis
Mengingat tujuan UU No.7/2021 ini adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien, perusahaan perlu memahami secara rinci apa yang berubah dan bagaimana perubahan tersebut berdampak pada mereka.
Perubahan tersebut bukan hanya menyangkut tarif pajak, tetapi juga prosedur yang harus diikuti oleh perusahaan. Hal ini termasuk pembayaran pajak, pelaporan, dan cara kerja dengan otoritas pajak.
Kesimpulan
Dengan pengenalan UU No.7/2021, Indonesia telah melangkah maju untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih rumit tetapi sekaligus transparan dan adil. Undang-undang ini menunjukkan upaya Indonesia untuk memperbarui sistem pajaknya, membuatnya lebih sesuai dengan ekonomi global yang terus berkembang, dan dalam prosesnya, menciptakan lingkungan usaha yang lebih ramah.
