Berdasarkan rekam jejak sejarah Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang berkontribusi pada pembentukan dan perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Salah satu peristiwa tersebut melibatkan pertentangan dari utusan wilayah timur yang merasa keberatan dengan sila pertama dalam rancangan pembukaan UUD 1945.
Latar Belakang Keberatan
Wilayah timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, memiliki keragaman etnis, budaya, dan agama yang sangat kaya. Dalam konteks pembentukan UUD 1945, utusan dari wilayah timur ini merasa tertantang oleh sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang menjadi dasar negara Indonesia.
Keberatan ini muncul karena perbedaan interpretasi dan pemahaman terhadap sila tersebut. Sebagian utusan dari daerah timur merasa bahwa sila pertama mewakili pemahaman monoteisme yang kental dan tidak memberikan ruang untuk berbagai pemahaman keagamaan lain yang ada dalam masyarakat.
Urgensi Mengakomodasi Keragaman
Kehawatiran utusan wilayah timur adalah bagaimana memastikan bahwa sila pertama Pancasila dapat mengakomodasi keberagaman pemahaman tentang Tuhan dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Bukannya menolak adanya keyakinan monoteistik, mereka justru ingin memastikan bahwa sila tersebut dapat dirasakan oleh semua warga negara tanpa membedakan latar belakang agama dan kepercayaan mereka.
Perubahan dan Penafsiran
Perdebatan ini akhirnya membawa dampak signifikan dalam rancangan akhir UUD 1945. Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” dibiarkan tetap ada, namun penafsirannya diperluas dan tidak dibatasi hanya pada pemahaman monoteistik semata. Ini memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kepercayaan dan agama yang ada di Indonesia.
Kesimpulan
Debat dan keberatan yang muncul dari utusan wilayah timur dalam proses pembentukan UUD 1945 menunjukkan pentingnya mengakomodasi keragaman dalam sebuah negara. Keberatan tersebut juga membantu memastikan bahwa Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, dapat diterima oleh berbagai kelompok agama dan etnis yang ada di negara ini. Kini, sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” tetap menjadi inti dalam UUD 1945 dan membentuk landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh warga Indonesia.
