UU No 26 tahun 2000 merupakan suatu regulasi di Indonesia yang secara spesifik mengatur tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuan utama dari UU ini adalah untuk memberikan wadah hukum yang konsisten dan efektif dalam menangani berbagai pelanggaran HAM berat. Salah satu contoh pelanggaran HAM berat yang termaktub dalam UU ini adalah kejahatan kemanusiaan. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kejahatan kemanusiaan? Mari kita bahas lebih lanjut.
Kejahatan kemanusiaan, sesuai dengan istilahnya, adalah perbuatan yang secara serius melanggar hak asasi manusia dan merendahkan martabat kemanusiaan. Terdapat beragam bentuk perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan, beberapa diantaranya adalah perbudakan, pembunuhan massal, penyiksaan, dan lain-lain.
Bicara mengenai kejahatan kemanusiaan, kita selalu berhadapan dengan permasalahan kompleks. UU No 26 Tahun 2000 mencoba memberikan kerangka hukum yang jelas dalam menangani kejahatan semacam ini. Dengan adanya UU ini, negara berusaha memegang teguh prinsip keadilan dan hak-hak dasar manusia, serta berupaya keras untuk memastikan para pelaku tidak bisa lolos dari tangan hukum.
Dengan kalimat lain, UU No 26 tahun 2000 ini menjembatani antara kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM dan prinsip-prinsip dasar hukum dan hak asasi manusia. Tujuan ini bukan tanpa tantangan, mengingat pelaksanaan hukuman atas kejahatan kemanusiaan sering kali melibatkan aspek politis, sosial, dan budaya.
UU ini berusaha memberikan perlindungan hukum bagi korban dan juga memastikan bahwa setiap tindakan yang melanggar hak asasi manusia tidak pernah luput dari tangan hukum. UU ini menjadi lambang keberpihakan negara untuk memastikan bahwa setiap warganya mendapatkan perlindungan dan pengakuan atas hak dan kebebasan dasarnya.
Jadi, jawabannya apa? Kejahatan kemanusiaan adalah serangkaian perbuatan kejam yang melanggar hak asasi manusia dan merusak harkat dan martabat manusia, dan Indonesia melalui UU No 26 tahun 2000 berkomitmen untuk mencegah dan menegakkan hukum atas pelanggaran tersebut.
