Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, biasa dikenal sebagai UUD 1945, adalah dokumen yang mengatur dan membimbing sistem pemerintahan dan kebijakan hukum di Indonesia. Dokumen ini berfungsi sebagai suatu pedoman dalam mengambil keputusan strategis terkait berbagai aspek kehidupan nasional termasuk pertahanan dan keamanan bangsa.
Strategi Pertahanan dan Keamanan dalam UUD 1945
Dalam konteks pertahanan dan keamanan negara, UUD 1945 memiliki peran penting dalam menjamin kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer atau serangan lainnya. Strategi pertahanan dan keamanan yang diatur dalam UUD 1945 dirancang untuk mempertahankan dan melindungi Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal. Ini mencakup ancaman konvensional seperti agresi militer oleh negara lain, tetapi juga ancaman non-konvensional seperti terorisme, sabotase, dan kejahatan transnasional.
Penjelasan Pasal Terkait
Soal selanjutnya adalah, dalam pasal apa UUD 1945 meregulasi strategi pertahanan dan keamanan negara dalam menghadapi ancaman militer? Pertanyaan ini menuntut pengetahuan mendalam dan pemahaman tentang isi dan struktur UUD 1945.
Tanpa mengurangi arti penting dari pasal lainnya, kebijakan pertahanan dan keamanan negara Indonesia sejatinya diatur dalam beberapa pasal berbeda. Namun, penekanan khusus pada pertahanan dari ancaman militer secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 30. Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan dan keamanan negara”. Ayat (2) selanjutnya menjelaskan bahwa “Syarat-syarat tentang warga negara yang ikut serta dalam pembelaan negara ditentukan dengan undang-undang”.
Pasal ini mencerminkan gagasan bahwa pertahanan dan keamanan merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga negara, bukan hanya tugas institusi militer atau pemerintah. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan adalah upaya kolektif yang melibatkan partisipasi aktif semua warga negara.
Kesimpulan
Dengan demikian, UUD 1945 telah melakukan tugasnya dalam menyediakan kerangka hukum dan konstitusional untuk strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia, dengan Pasal 30 sebagai salah satu rujukan utama di dalamnya.
Jadi, jawabannya apa? Untuk pertanyaan ini, jawabannya adalah Pasal 30 UUD 1945 yang mengatur tentang strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer.
