UUD 1945 adalah fondasi hukum tertinggi di Republik Indonesia. Dokumen ini mencakup prinsip-prinsip dan norma yang mengatur tentang tata cara hukum dan institusi pemerintah, hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara, dan bentuk dari institusi pemerintah. Salah satu fungsi penting dari UUD 1945 adalah sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan pemerintah dan instansi terkait.
Namun, layaknya konstitusi di negara lain, UUD 1945 juga bisa mengalami perubahan atau amandemen. Wewenang untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sesuai yang termuat pada Pasal 37 UUD 1945.
Pasal 37 UUD 1945 ditulis sebagai berikut:
- Ayat (1) : “Perubahan atas Undang-Undang Dasar hanya dapat dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”
- Ayat (2) : “Usul untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar harus diajukan paling sedikit oleh 1/3 jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.”
- Ayat (3) : “Putusan untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar diambil dengan suara yang setuju paling sedikit 2/3 jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.”
- Ayat (4) : “Perubahan atas Undang-Undang Dasar ditetapkan dengan Undang-Undang.”
Menurut Pasal tersebut, perubahan atas UUD 1945 hanya ditentukan oleh MPR. Ini memastikan bahwa proses perubahan konstitusi tak bisa dilakukan secara sembarangan dan harus melalui pertimbangan matang serta melibatkan berbagai pihak.
Oleh karena itu, wewenang MPR dalam mengubah UUD 1945 menunjukkan pentingnya peran organ ini dalam menjaga kestabilan hukum dan politik di Indonesia. Selain itu, proses ini juga mencerminkan prinsip demokrasi, dimana segala kebijakan harus melibatkan suara dari berbagai pihak dan melalui proses yang baik dan benar.
Untuk mendukung hal tersebut, penting bagi kita sebagai warga negara untuk memahami dan menghargai proses hukum ini. Seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan lingkungan, mungkin akan ada kebutuhan untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, kita harus menyadari pentingnya MPR dan proses demokrasi dalam memastikan keberlanjutan dan kestabilan hukum di negeri kita.
