Kementerian dan lembaga adalah bagian yang sangat penting dalam sistem pemerintahan suatu negara. Strauktur ini bertugas untuk menjalankan fungsi negara, mengimplementasikan kebijakan, dan memastikan bahwa semua aktivitas pemerintah berjalan dengan lancar dan efisien. Kedua entitas ini juga memiliki wewenang yang ditetapkan oleh undang-undang, yang memungkinkan mereka menjalankan tugas dan fungsi mereka secara efektif. Artikel ini akan memandu Anda melalui apa saja wewenang yang dimiliki oleh kementrian dan/atau lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Wewenang Kementerian
Kementerian, yang juga dikenal sebagai departemen oleh beberapa negara, adalah bagian dari eksekutif yang bertanggung jawab atas bidang kebijakan tertentu dalam pemerintahan. Menurut UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, wewenang kementerian dapat diringkas seperti berikut:
- Berhak merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum pemerintah.
- Berhak untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemimpin negara.
- Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
Wewenang Lembaga
Sementara itu, lembaga adalah organisasi pemerintahan non-kementerian yang melakukan fungsi tertentu dalam sistem pemerintahan. Berikut beberapa wewenang lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan:
- Berhak merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
- Melakukan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan di bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat maupun daerah.
Kesimpulan
Karakeristik dari kementerian dan lembaga adalah kedua entitas ini harus dapat mengoperasikan wewenang mereka tanpa intervensi politik sembarangan, baik dari dalam maupun luar organisasi. Untuk mencapai hal ini, wewenang dan tanggung jawab mereka ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat penting agar mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka tanpa intervensi yang tidak perlu. Selain itu, hal ini juga memberikan kepastian hukum dan menjaga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.
